Di Mana Posisi KUA dalam Peristiwa Perceraian?
Oleh: Eko
Mardiono
Peristiwa
perceraian bagi seorang penduduk merupakan salah satu peristiwa penting. Menurut
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa
penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian,
lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan
anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 ayat 17).
Dengan demikian, perceraian merupakan salah satu peristiwa penting yang harus didaftarkan dan dicatat dalam administrasi kependudukan. Peristiwa penting kependudukan tersebut harus dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan dan kemudian didaftar dan dicatat oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.
Solusi Status Pernikahan Tidak Tercatat
Oleh: Eko Mardiono
Di kalangan masyarakat, masih banyak pernikahan yang belum
tercatat. Misalnya di Kota Yogyakarta, pernikahan yang tidak tercatat sebesar
23 persen dari penduduk yang menikah. Padahal untuk kepentingan tertentu
seperti turun waris, diperlukan pernikahan yang tercatat.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta pun melakukan pendataan warga masyarakat yang statusnya menikah namun belum tercatat. Pendataan layaknya sensus tersebut dilakukan dengan membagikan form untuk diisi secara mandiri oleh warga masyarakat melalui google form (KR 19/02/2021).
KUA Kapanewon Apa KUA Kecamatan?
Oleh: Eko Mardiono
Sekarang ini di Daerah Istimewa Yogyakarta banyak pihak yang menyebut KUA Kecamatan dengan KUA Kapanewon. Tidak lagi menyebut dengan KUA Kecamatan seperti waktu-waktu sebelumnya.
Penyebutan KUA Kapanewon tersebut dilakukan setelah ada Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
Misalnya seperti yang tertulis dalam spanduk Hari Amal Bakti Ke-75 Kementerian Agama RI di atas.
Dalam Peraturan Gubernur DIY dan Peraturan Bupati Sleman tersebut, Kecamatan memang diubah menjadi Kapanewon atau Kemantren.






















