Pelepasan Mahasiswa HKI UII Praktik Hukum di KUA
Eko Mardiono penghulu dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, Eko Mardiono, S.Ag., MSI., melepas mahasiswa Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang melaksanakan magang di KUA Kecamatan Turi Senin, 25 Nopember 2019.
Eko Mardiono menyampaikan, magang para mahasiswa UII Yogyakarta di KUA Kecamatan Turi ini ditempatkan di tiga ruangan. Yaitu ruang front office, ruang penghulu, dan ruang layanan harian.
Setiap harinya, posisi tempat duduk di masing-masing ruang layanan digilir bergantian.
Di ruang front office, para mahasiswa menjalankan tugas sebagai resepsionis. Menerima dan mengarahkan tamu pengguna jasa layanan.
Setelah layanan selesai, para mahasiswa pun memberikan lembar form Survei Kepuasan Masyarakat kepada para tamu.
Di ruang penghulu, para mahasiswa akan mengikuti dan menyaksikan secara langsung bapak penghulu dalam melakukan pemeriksaan calon pengantin dan wali nikah serta verifikasi dan validasi data.
Para mahasiswa juga melakukan praktik mengerjakan dokumen-dokumen kepenghuluan.
Di ruang layanan harian, para mahasiswa langsung magang memberikan layanan tata persuratan sehari-hari kepada para tamu.
Melayani permohonan Surat Pengantar Perkawinan, Surat Keterangan Belum Menikah, legalisir fotokopi Buku Nikah, Duplikat Akta Nikah, Surat Pengantar Perceraian ke Pengadilan Agama dan lain-lain.
Dalam pelaksanaan akad nikah, para mahasiswa pertama-pertama menjadi mustami’ (mendengarkan dan melihat) bapak penghulu melaksanakan tugas pengawasan dan pencatatan peristiwa perkawinan.
Selain itu, para mahasiswa juga melaksanakan praktik simulasi pengawasan dan pencatatan perkawinan. Ada yang menjadi penghulu, wali nikah, calon suami, calon istri, dan dua orang saksi.
Menurut Eko Mardiono, ada hal yang menarik dalam praktik dan simulasi pengawasan dan pencatatan peristiwa perkawinan oleh para mahasiswa ini.Yaitu, kurangnya satu mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki.
Dalam praktik simulasi akad nikah ini paling tidak dibutuhkan tiga orang mahasiswa laki-laki. Satu mahasiswa sebagai calon suami, dua sebagai wali nikah, dan tiga sebagai penghulu.
Akhirnya, dalam simulasi itu penghulu diperagakan oleh mahasiswa perempuan.
Penghulu perempuan inilah yang memandu jalannya upacara akad nikah, memberikan khutbah nikah, dan memimpin pembacaan doa untuk kedua mempelai.
Memang selama ini penghulu KUA Kecamatan selalu dijabat oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berjenis kelamin laki-laki.
Pertanyaannya, mungkinkah penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan dijabat oleh seorang wanita?
Ulasan tentang ini dapat dibaca di tulisan berikut di bawah ini.
Baca: Mungkinkah Penghulu Seorang Perempuan?
Para mahasiswa yang magang di KUA Kecamatan Turi angkatan keempat pada semester gasal ini juga mendapatkan pengalaman di bidang perwakafan yang cukup menarik.
Yaitu, adanya peristiwa ikrar wakaf oleh seorang ibu yang sudah berusia lanjut. Oleh karena faktor usia, akhirnya ikrar wakafnya dilaksanakan di rumah tempat tinggal ibu yang sudah renta tersebut.
Selama magang di KUA Kecamatan Turi, para mahasiswa mendapatkan banyak dinamika dan problematika layanan pada masyarakat. Para mahasiwa pun mencocokkan antara teori dan praktik.
Memang menurut dosen pembimbing akademik, Prof. Dr. H. Amir Mu’allim, MIS., salah satu tujuan para mahasiswa melakukan magang di KUA Kecamatan adalah untuk mencocokkan antara teori dan praktik.
Para mahasiswa dapat mengkonfirmasi teori-teori hukum yang telah diterima di kampus dengan realitas yang terjadi di masyarakat.
Para mahasiswa pun dapat menjadikan realita penerapan hukum yang dijalankan di KUA Kecamatan sebagai salah satu sumber referensi dalam pengembangan hukum munakahat/perkawinan dan hukum perwakafan di Indonesia.
Teori hukum di kampus dapat terkonfirmasi dengan praktik penerapan hukum di KUA Kecamatan dan praktik penerapan hukum di KUA Kecamatan pun dapat terverifikasi dengan teori hukum yang dikembangkan di kampus.
Pada akhirnya, setelah Kepala KUA Kecamatan Turi, Eko Mardiono, S.Ag., MSI., melepas para mahasiswa karena sudah selesai magang.
Dosen pembimbing akademik, Prof. Dr. H. Amir Mu’allim, MIS., menerima kembali para mahasiswa guna menyelesaikan studinya di kampus, demikian. (dion)Pengajian IPHI dan Bina Jemaah Haji
Ikatan
Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Cabang Kecamatan Turi menyelenggarakan
pengajian jemaah haji di Masjid Ar-Rahman Gading Desa Donokerto Kecamatan Turi
Ahad, 13 Oktober 2019.
Sekretaris IPHI Cabang Turi, H. Purwanto, dalam Kata Sambutannya menyampaikan,
kegiatan-kegiatan IPHI akan dapat berjalan dengan lancar apabila mendapatkan
dukungan dari semua pihak, terutama para pengurus dan semua anggota.
Di Kecamatan Turi ini sudah terbentuk IPHI Ranting Desa/Kelurahan. Oleh
karenanya, semua pihak diharapkan dapat berperan serta dan berpartisipasi aktif
sesuai dengan posisi dan tugasnya masing-masing, sehingga kemabruran hajinya
terjaga.
Kepala KUA Kecamatan Turi, Eko Mardiono, S.Ag., MSI., dalam Kata Sambutannya
menyampaikan, Kantor Kementerian Agama selain melaksanakan Bimbingan Manasik
Haji bagi jemaah calon haji yang akan berangkat pada tahun berjalan.
Kementerian Agama juga akan mengadakan kegiatan Bimbingan Manasik Haji
Sepanjang Tahun bagi calon jemaah haji yang akan berangkat ibadah haji pada
tahun berikutnya.
Program Bimbingan Manasik Haji Sepanjang Tahun tersebut akan dilaksanakan secara lintas sektoral. Kerja sama antara Kantor Kementerian Agama, Puskesmas, dan IPHI.
Oleh karena itu, IPHI Cabang Kecamatan Turi diharapkan untuk dapat
mempersiapkan diri dalam pelaksanaan program Bimbingan Manasik Haji Sepanjang
Tahun tersebut.
Kepala KUA Kecamatan Turi ini juga menyampaikan, pada era sekarang ini banyak
umat Islam yang akan melaksanakan ibadah umrah. Padahal, salah satu syarat
ibadah umrah adalah melampirkan foto copi Buku Nikah dalam pembuatan passport.
Sementara itu, Buku Nikah terbitan KUA Kecamatan pada tahun 1960-an dan1970-an, tempat dan tanggal lahir suami istrinya tertulis hanya dusun dan umur, tidak tertulis Kabupaten dan tanggal, bulan, serta tahun lahir.
Padahal dalam
pembuatan passport, Kantor Imigrasi mengharuskan tempat dan tanggal lahirnya
harus Kabupaten beserta tanggal, bulan, dan tahun lahir sebagaimana yang
tercatat dalam KTP dan KK. Tidak cukup tercatat umur.
Selain itu, dalam Buku Nikah juga cukup banyak yang nama suami istrinya berbeda
dengan nama yang tercantum dalam KTP dan KK, baik beda ejaan nama ataupun beda
nama muda dan nama tua.
Oleh karenanya, Kepala KUA Kecamatan Turi ini mengharapkan, para jemaah haji supaya ikut menginformasikan kepada semua warga masyarakat.
Terutama yang akan
beribadah umrah, untuk melihat dan mencocokkan kembali data kependudukan di
Buku Nikah dan KTP – KK masing-masing agar dapat lebih awal dalam penyiapan syarat
pembuatan passport.
Apalagi menurut ketentuan perundang-undangan, perubahan nama dalam Buku Nikah
harus melalui sidang pengadilan yang tentunya memerlukan waktu yang
cukup.
Pengajian IPHI Kecamatan Turi pada hari ini diberikan oleh muballigh kondang,
Drs. H. Sukirman, MA. Muballigh yang telah banyak memberikan pengajian di
berbagai majelis taklim di berbagai daerah.
Dalam taushiyyahnya, H. Sukirman mengingatkan kembali kepada para jemaah haji untuk senantiasa menjaga kemabruran ibadah hajinya.
Yaitu dengan cara para
jemaah haji senantiasa berkata baik dan berjiwa dermawan. Fal yaqul khairan
au liyasmut (berkatalah yang baik atau cukup diam). Berjiwalah dermawan
kepada sesama karena pager mangkok luwih kuwat tinimbang pager tembok.
H. Sukirman juga mengingatkan para jemaah haji, bahwa salah satu ujud nyata dari hasil beribadah haji di Tanah Suci adalah setelah pulang ke kampung halaman menjadi agen perubahan.
Seorang haji atau hajjah harus mampu melakukan
perubahan perilaku watak masyarakat. Dari watak yang kurang baik manjadi watak
yang lebih baik. Memang mengobati watuk lebih mudah daripada mengubah
watak. Mengubah watak perlu usaha yang sungguh-sungguh.
Imam Ghozali memberikan tuntunan, watak seseorang dapat diubah dengan dua cara. Pertama dengan thalabul ilmi. Orang yang kurang baik perangainya, perlu diajak untuk mencari ilmu guna memperkuat pengetahuan dan wawasan keagamaannya. Kedua dengan cara riyadhah (latihan).
Setelah mendapatkan ilmu yang
cukup, orang-orang itupun harus dilatih dan dibiasakan untuk mengamalkan ilmu
yang telah didapatkannya itu.
Sebagai agen perubahan, para jemaah haji harus mengikuti sifat Wali Sanga, yakni:
(1) Kendel (berani mengajak orang lain berbuat baik); (2) Alus
(tidak kasar dalam mengajak berbuat baik); (3) Pemaaf (tidak pendendam
dan mudah memaafkan); dan (4) Telaten (tidak mudah putus asa dan selalu
berusaha sampai berhasil).
Nabi Muhammad SAW saja dalam mengajak orang lain untuk berbuat baik pernah
tidak berhasil. Sampai meninggal dunia, beliau pernah tidak berhasil
mengislamkan seseorang walaupun selama hayatnya beliau tetap selalu mengajak
orang tersebut untuk masuk Islam.
Misalnya, tatkala beliau SAW mengajak seorang nenek yang buta untuk masuk
Islam. Ternyata Sang nenek yang buta tersebut baru masuk Islam setelah Nabi SAW
wafat setelah ia mengetahui, bahwa yang selama ini menyuapi dirinya adalah Nabi
Muhammad SAW yang setiap harinya dia caci-maki.
H. Sukirman juga mengingatkan para jemaah haji, perbuatan mengajak untuk
berbuat baik pasti akan ada halangan dan tantangannya. Contohnya adalah saat
Nabi Muhammad SAW mengajak pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam. Nabi Muhammad
pun mendapatkan tantangan dari pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab.
Kedua paman Nabi tersebut selalu berusaha untuk menghalangi paman Abu Thalib
masuk Islam karena mereka berdua menyadari, bahwa dirinya nanti akan masuk
neraka. Oleh karenanya, keduanya mencari teman untuk bersama-sama masuk neraka.
Sudah menjadi sunnatullah bahwa orang yang mengajak-ngajak berbuat baik pasti akan menghadapi rintangan dan tantangan.
Oleh karenanya, para bapak dan ibu
yang sudah beribadah haji ini harus tetap selalu berusaha mengajak orang lain
untuk berbuat kebaikan.
Selalu mengajak orang untuk melaksanakan perintah agama dan meninggalkan larangannya. Amar ma'ruf dan nahyi munkar, demikian H. Sukirman. (dion)
Penentuan Nasab Seorang Anak: Antara Anak Kandung dan Anak Angkat Pasca Terbit PMA No. 20 Tahun 2019
Oleh: Eko Mardiono
A. Pendahuluan
Di kalangan masyarakat, banyak terjadi pencatatan data kependudukan yang tidak sesuai dengan realitas yang sebenarnya.
Hal ini menjadi persoalan ketika pihak yang bersangkutan akan mencatatkan peristiwa hukumnya. Misalnya, mereka akan mencatatkan peristiwa perkawinan, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ataupun di Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota.
Salah satu ketidaksesuaian data kependudukan tersebut adalah tentang pencatatan nasab seorang anak. Banyak terjadi, anak orang lain atau anak lahir di luar perkawinan dicatatkan sebagai anak kandung.
Masalah penasaban seorang anak ini jika diklasifikasi ada dua macam. Pertama, anak orang lain yang dicatatkan sebagai anak kandung. Kedua, anak angkat yang sah menurut hukum, tetapi selalu dirahasiakan, sehingga anak yang bersangkutan tidak mengetahuinya.
Akibatnya, semua urusan keperdataannya dilakukan atas dasar data-data formal tersebut, termasuk dalam persoalan pencatatan pelaksanaan akad nikah.
Selama ini, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu berbeda-beda dalam menyikapinya. Paling tidak ada tiga model kebijakan yang ditempuh oleh PPN atau penghulu, yaitu:
Pertama: PPN atau penghulu sama sekali tidak mempertimbangkan data-data kependudukan yang telah ada. Pernikahan dilaksanakan dan dicatat atas dasar realita yang sebenarnya.
Dalam hal ini, PPN atau penghulu hanya meminta agar data-data di formulir-formulir nikah/rujuk dibetulkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
Data-data yang ada di syarat nikah Model N1, N2, N4, N5, dan N6 serta Model R1 yang dibuat oleh Pemerintah Desa/Kelurahan supaya dibetulkan.
Solusi semacam ini jelas masih menyisakan persoalan, yaitu timbulnya ketidakcocokan antardata kependudukan bagi anak yang bersangkutan. Kelak di kemudian hari, hal itu dapat menimbulkan persoalan.
Kedua: PPN atau penghulu mempertimbangkan sekaligus mencatat suatu peristiwa nikah berdasarkan data-data kependudukan yang ada.
Semuanya dicatat sesuai dengan data formal tersebut, termasuk data tentang wali nikah yang berhak. Hanya saja, akad nikahnya dilaksanakan berdasarkan realita yang sebenarnya.
Kebijakan ini mengakibatkan timbulnya perbedaan antara akta dan realita. Solusi seperti ini pun juga menyisakan persoalan, bahwa pencatatan nikahnya secara yuridis dapat dibatalkan.
Ketiga: PPN atau penghulu memang “menasabkan” anak sesuai dengan data formal kependudukan yang telah ada. Namun, dalam menetapkan wali nikahnya, PPN menentukan sekaligus mencatatnya berdasarkan data riil yang sebenarnya.
Kebijakan ini bisa mengakibatkan bahwa orangtua sebagai “ayah nasab” berbeda dengan orangtua sebagai “ayah wali nikah”. Solusi ini juga mempunyai implikasi hukum yang cukup serius.
Jika kebetulan wali nikahnya adalah wali hakim, maka juga timbul pertanyaan bukankah secara yuridis formal calon pengantin perempuan tersebut mempunyai “ayah kandung” yang memenuhi syarat sebagai wali nikah (Islam, baligh, dan berakal) sebagaimana tertulis dalam data-data kependudukannya tapi dinikahkan dengan wali hakim?
Kalaupun seandainya wali nikahnya adalah wali nasab, hal itu juga menimbulkan pertanyaan, bukankah dengan demikian anak perempuan tersebut mempunyai dua “ayah kandung”?
Satu “ayah kandung” sebagaimana tertulis dalam data “binti”-nya, dan satu “ayah kandung” lagi sebagaimana tertera dalam data “wali nikah”-nya.
Oleh karena itu, sangatlah urgen dan mendesak untuk mencari dan merumuskan kembali solusi yang komprehensif terhadap persoalan tersebut.
Pertanyaannya sekarang adalah: “Bagaimana solusinya agar data-data kependudukan yang telah ada dapat selaras dengan ketentuan hukum Islam dalam pencatatan perkawinan?
Solusi yang akan dirumuskan ini tentunya harus mampu mengakomodasi dinamika masyarakat karena suatu ketentuan hukum akan berlaku efektif bila ia sesuai dengan dinamika, nilai-nilai, dan falsafah yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
Padahal praktik mengangkat anak di kalangan masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang sudah biasa terjadi, bahkan telah membudaya di muka bumi, baik sebelum atau sesudah Islam.
B. Pengertian dan Klasifikasi Anak
Sebelum merumuskan solusi yang komprehensif, perlulah kiranya terlebih dahulu mengemukakan tentang pengertian anak, klasifikasi anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, praktik dan anggapan masyarakat, serta pandangan hukum Islam.
Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
KUH Perdata juga menyatakan, bahwa anak sah (wettig kind) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.
Memang, kepastian seorang anak sebagai anak ayahnya tentunya sangatlah sulit dipastikan secara mutlak.
Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia menetapkan tenggang maksimal masa kehamilan, yaitu 300 hari (10 bulan) dan tenggang minimal, yakni 180 hari (6 bulan).
Jika ada seorang anak dilahirkan sebelum lewat 180 hari (6 bulan) usia perkawinan kedua orangtuanya, maka ayahnya berhak mengingkari keabsahan anak tersebut, kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa istrinya hamil sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir pada saat pembuatan akta kelahiran dan ikut menandatanganinya.
Adapun anak yang dilahirkan 300 hari setelah perceraian kedua orangtuanya, maka ia dihukumi sebagai anak tidak sah.
Sebaliknya, menurut tafsir a contrario (mafhum mukhalafah), anak yang dilahirkan sebelum 300 hari setelah perceraian kedua orangtuanya, maka ia dihukumi sebagai anak sah suami yang dulu (duda).
Sementara itu, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa macam anak, yaitu: (1) anak kandung, (2) anak pengakuan/pengesahan, (3) anak angkat, dan (4) anak asuh (hadhanah).
Perihal anak kandung telah dijelaskan di depan. Adapun mengenai anak pengakuan/pengesahan anak dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut.
Anak yang lahir di luar perkawinan (natuurlijk kind) dapat diakui sebagai anak oleh ayah dan ibunya.
Pengakuan anak (erkening) tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pengesahan anak (wettiging) tatkala kedua orangtuanya melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.
Apabila saat itu belum juga dilakukan, maka pengesahannya dapat dilaksanakan dengan melengkapi “surat-surat pengesahan” (brieven van wettiging).
Pengesahannya harus dilakukan di muka Pegawai Pencatatan Sipil dalam bentuk akta kelahiran anak, akta perkawinan orangtuanya, akta tersendiri, atau dalam bentuk akta notaris.
Hanya saja, pengesahan anak ini hanya dapat dilakukan oleh kedua orangtuanya yang sebelumnya telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum agama.
Pengakuan tersebut tidak diperbolehkan terhadap anak-anak yang dilahirkan akibat zina (overspel) atau yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang dilarang kawin.
Sedangkan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.
Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya.
Orangtua angkatnya pun wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya.
Pemberitahuan asal-usulnya dan orangtua kandungnya tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan anak yang bersangkutan.
Yaitu, kesiapan secara psikologis dan psikososial. Kesiapan tersebut biasanya dicapai tatkala anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.
Adapun anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberi bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
Nah, berdasarkan deskripsi tentang pengertian dan klasifikasi anak sebagaimana dipaparkan di atas, maka tampak jelas bahwa “anak sah” menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ada beberapa kategori.
Semua kategori itu pun diakui oleh negara dengan akta otentik yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang.
Yaitu berupa akte kelahiran anak beserta catatan-catatan otentik sesuai dengan perkembangan status anak itu sendiri.
Oleh karena itu, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu tidak dapat begitu saja menafikan data-data tersebut. Walaupun, secara lahiriah data-data itu kemungkinan berbeda dengan ketentuan hukum Islam.
Contohnya adalah tentang pengakuan/pengesahan anak di luar nikah sebagai anak sah dan anak angkat yang tidak dijelaskan kepada pihak yang bersangkutan.
Lantas, bagaimana solusinya?
Apakah dengan demikian solusinya akan mengorbankan ketentuan syariat Islam, kemudian “memenangkan” hukum perdata Indonesia?
Menurut hemat saya, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu tidak dapat menafikan begitu saja data-data otentik yang ada.
Hal itu karena, data-data itu dibuat “berdasarkan” hukum formil dan materiil yang berlaku di Indonesia.
Apalagi, praktik pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak sudah begitu melembaga di kalangan masyarakat Indonesia, sebagaimana terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh B. Ter Haar Bzn.
Dengan demikian, solusi yang dapat ditempuh PPN atau penghulu adalah mensinkronkan semua data kependudukan yang dibuat oleh instansi terkait dengan data-data nikah tanpa harus mengorbankan salah satunya dan juga tanpa adanya rekayasa.
C. Sinkronisasi Data Kependudukan dengan Data Nikah/Rujuk
PPN atau penghulu memang tidak dapat begitu saja menafikan data-data tentang keabsahan seorang anak yang telah dituangkan ke dalam suatu akta otentik (akte kelahiran).
Menurut hemat saya, yang dapat dilakukan PPN adalah mempertegasnya, apakah ia anak kandung, anak pengakuan/pengesahan, ataukah anak angkat.
Selama ini kutipan-kutipan akta otentik, termasuk akta kelahiran, tidak secara eksplisit mencantumkan riwayat dan asal-usul anak yang bersangkutan. Hanya ditegaskan bahwa seorang anak harus mendapatkan akta kelahirannya yang bernasabkan kepada ayah dan ibu kandungnya atau hanya ibu kandungnya jika lahir di luar nikah.
Apabila seorang anak diangkat oleh seseorag, maka pengangkatan anak itu tidak boleh memutuskan hubungan darah/nasab dengan orangtua kandungnya. Setiap anak pun berhak untuk mengetahui orang tua kandungnya.
Kemudian untuk merealisasi solusi yang komprehensif ini, maka blanko data-data yang ada di formulir-formulir nikah/rujuk diganti dengan pilihan istilah.
Pencantuman istilah-istilah tersebut bertujuan untuk mengakomodasi ketiga kategori anak, yakni anak kandung, anak pengakuan atau anak pengesahan.
Atau dibuatkan kolom tersendiri apakah ia anak kandung, anak pengesahan, anak pengakuan ataukah anak angkat.
Memang, solusi yang ditawarkan ini dapat membawa dampak psikologis dan psikososial bagi anak yang bersangkutan, terutama bagi yang bukan anak kandung.
Walaupun demikian, pembukaan tabir ini harus tetap dilakukan. Ia tidak boleh dirahasiakan. Islam dengan tegas melarang merahasiakannya. Undang-undang Perlindungan Anak pun juga demikian.
Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan memberitahukan orangtua kandungnya dengan mempertimbangkan kesiapan anak yang bersangkutan.
Kesiapan itu meliputi kesiapan psikologis dan psikososial, yang biasanya dicapai oleh anak ketika ia sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.
Pasal 93 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Salah satu peritiwa penting yang dimaksud oleh UU Administrasi Kependudukan di sini adalah kelahiran seorang anak. Oleh karenanya, pihak-pihak yang memalsukan surat dan/atau dokumen dalam pembuatan Akte Kelahiran terancam sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 UU Administrasi Kependudukan di atas.
Ajaran Islam pun secara gamblang melarang menghilangkan dan/atau merahasiakan asal-usul seorang anak. Allah SWT menegaskan:
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾
Artinya: “dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja; dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Q.S. al-Ahzab (33): 4)
Selanjutnya Allah SWT menyatakan:
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴿٥﴾
Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu; dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) adalah apa yang disengaja oleh hatimu; dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. al-Ahzab (33): 5)
Rasulullah saw pun bersabda:
لَيْسَ مِن رَجُلٍ ادَّعَى اِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ اِلَّا كَفَرَ (رواه البخاري)
Artinya: “Tidak seorangpun yang menasabkan kepada bukan ayah yang sebenarnya padahal ia mengetahui melainkan ia telah kufur.” (HR Bukhari dari Abi Dzar).
Beliau juga bersabda:
مَنْ ادَّعَي اِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه البخارى)
Artinya: “Barangsiapa yang menasabkan kepada bukan ayahnya padahal ia mengetahui bahwa ia bukan ayah kandungnya, maka surga haram baginya.” (HR Bukhari dari Sa’ad bin Abi Waqash)
Oleh karena itu, tiada alasan untuk tidak membuka tabir tentang asal-usul seorang anak dan mencatatkannya secara formal.
Hanya saja, sekali lagi, PPN atau penghulu tidak bisa begitu saja menolak akta otentik-akta otentik tentang anak yang telah ada.
Sebetulnya Hukum Islam di Indonesia sudah memberikan solusi yang sangat cantik. Yaitu, dengan ditawarkannya hadhanah (pengasuhan anak) yang dikombinasikan dengan wasiat wajibah.
Satu sisi, seorang anak bisa tetap terjaga kejelasan nasabnya secara mutlak. Di lain sisi, ia juga bisa mendapatkan hak-hak keperdataannya.
Anak pun bisa “mewarisi” harta kekayaan orangtua hadhanah-nya, yakni melalui wasiat wajibah, begitu juga sebaliknya.
Memang, hak kewarisannya maksimal hanya sepertiga (1/3) dari harta peninggalan, karena ia “mewarisinya” melalui institusi wasiat.
Solusi hukum Islam di Indonesia ini sejatinya merupakan hasil pemaduan kreatif (sintesis) antara norma tekstual yang melarang adopsi anak dengan kenyataan empiris masyarakat.
Dengan demikian, sebenarnya tidak ada persoalan serius dengan banyak terjadinya praktik masyarakat Indonesia yang menempuh pengakuan/pengesahan anak ataupun pengangkatan anak, selama terjelaskan tentang asal-usul anak yang bersangkutan.
Memang, selama ini riwayat asal-usul seorang anak tidak dicantumkan dalam kutipan akta kelahirannya. Walaupun demikian, riwayat asal-usul anak itu telah tercatat dalam register akta kelahirannya.
Oleh karena itu, sejatinya tidak ada persoalan jika PPN atau penghulu mempertegas tentang asal-usul seorang anak dalam berbagai formulir nikah/rujuk yang dikelolanya.
D. Kesimpulan
Setelah melakukan identifikasi dan analisis persoalan dalam kasus ini, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beberapa kategori anak, yaitu: (1) anak kandung, (2) anak pengakuan/pengesahan, (3) anak angkat, dan (4) anak asuh.
2. Dalam lembar dokumen pernikahan di KUA Kecamatan Prambanan perlu ditambah pilihan tulisan berupa anak kandung, anak angkat dan lain-lain untuk dipilih salah satunya
Peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Syariat Islam secara tegas melarang menghilangkan nasab (hubungan darah) seorang anak dengan orang tua kandungnya dengan ancaman hukuman yang sangat berat, baik hukuman di dunia maupun di akherat kelak. (Wallahu a'lam).
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Anwar, Syamsul. 2002. “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam” dalam Ainurrofiq (ed.), Mazhab Jogja: Menggagas Paradisma Ushul Fiqh Kontemporer. Yogyakarta: Ar-ruzz Press.
Bzn, B. Ter Haar. 1976. Beginselen en Stelsel van het Adat Recht. terj. K. Ng. Soebekti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita.
Harahap, M. Yahya. 1993. “Materi Kompilasi Hukum Islam” dalam Moh. Mahfud MD (ed.), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Muljatno. 1992.
KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005
tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
Soekanto, Soerjono.
1982. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali.
Subekti. 1989. Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. ke-22. Jakarta: PT Intermasa.
Usman, Sabian. 2009. Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23 Th 2002. cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
Zuhdi, H. Masjfuk. 1991. Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam. edisi ke-2, cet. 2. Jakarta: CV Haji Masagung.
