Jika memerlukan referensi regulasi dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan sosial keagamaan, peraturan perundang-undangan di bawah ini dapat dibuka, dibaca, dipahami, dan dijadikan sebagai referensi untuk berikan solusi.
A. UNDANG-UNDANG
- UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
B. PERATURAN PEMERINTAH
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- PP No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Departemen Agama
C. PERATURAN MENTERI AGAMA
- PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
- PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan
- Lampiran PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan
- PMA No. 19 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
- PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
- PMA No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan
- PMA No. 24 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan
D. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
- Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 1142 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengisian Blanko Nikah
- Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan
- Surat Dirjen Bimas Islam No. B-2674 Tahun 2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan
- Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 473 Tahun 2020 tentang Pentunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan
- SE Dirjen Bimas Islam No. 4468 Tahun 2019 tentang Wali hakim dan Taukil Wali Nikah.
- Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 2007 tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral
- Surat Dirjen No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Suami dalam Masa Idah Istri
E. PERATURAN TERKAIT
- Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
- Permen PPPA No. 6 Tahun 2012 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran
- Permendagri No. 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data KTP Elektronik.
- SE Bupati Sleman No. 470/01475 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
- PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Perda DIY No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- Perda Sleman No. 16 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
F. PERATURAN PENGHULU
- PerMENPANNomor 62 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu
- PMA
Nomor 31 Tahun 2005 tentang Impassing Jabatan Penghulu
- PerPRESIDENNomor 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu
- KepDIRJENNomor 426 Tahun 2008 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu
- KepDIRJENNomor 102 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Penghulu
- PerMENPANNomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu
- PerkaBKNNomor 6 Tahun 2020 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Penghulu
- PerkaBKN Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PerkaBKN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu
- PMANomor 11 Tahun 2020 tentang Penghitungan Kebutuhan Penghulu
- PerDIRJENNomor 461 Tahun 2020 tentang Penetapan Komposisi Kebutuhan Jabatan FungsionalPenghulu.
- PMA Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu
G. PERATURAN UMUM
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- UU No. 9 Tahun 2015 tetang Perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Pergub. Daerah Istimewa Yogyakarta No. 25 Tahun 2019 ttg Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan
- Perda Sleman No 1 Tahun 2020 ttg Perubahan Atas Perda No 11 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
H. HIMPUNAN PERATURAN
- HimpunanPeraturan Perundangan Bidang Perkawinan
- Himpunan Peraturan Perundangan Bidang Perkawinan
- Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19
- Fatwa MUI No. 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19
- Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah untuk Mencegah Wabah Covid-19
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan memberikan komentar di kolom ini. Atas masukan dan kritik konstruktifnya, saya ucapkan banyak terimakasih