Peraturan Perundang-undangan

Berikut di bawah ini adalah peraturan perundang-undangan bidang kepenghuluan dan pencatatan perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Jika memerlukan referensi regulasi dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan sosial keagamaan, peraturan perundang-undangan di bawah ini dapat dibuka, dibaca, dipahami, dan dijadikan sebagai referensi untuk berikan solusi.

 

A.  UNDANG-UNDANG

1. UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
3. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. UU No. 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
6. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
7. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
8. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

B.   PERATURAN PEMERINTAH

1. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
3. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
5. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
   
6. PP No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Departemen Agama

C.  PERATURAN MENTERI AGAMA

1. PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
2. PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan
   
3. Lampiran PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan
   
4. PMA No. 19 Tahun 2019 tentang  Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
   
5. PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
6. Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 2007 tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral

D.  PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

1. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 1142 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengisian Blanko Nikah
2. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan
   
3. Surat Dirjen Bimas Islam No. B-2674 Tahun 2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan
4. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 473 Tahun 2020 tentang Pentunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan
5. SE Dirjen Bimas Islam No. 4468 Tahun 2019 tentang Wali hakim dan Taukil Wali Nikah.

E.  PERATURAN TERKAIT                                                      

1. Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
2. Permen PPPA No. 6 Tahun 2012 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran
3. Permendagri No. 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data KTP Elektronik.
4. SE Bupati Sleman No. 470/01475 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
5. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
6. PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
7. Perda DIY No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
8. Perda Sleman No. 16 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   

F.   PERATURAN PENGHULU

1. PerMENPANNomor 62 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu
2. PMA Nomor 31 Tahun 2005 tentang Impassing Jabatan Penghulu
   
3. PerPRESIDENNomor 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu
4. KepDIRJENNomor 426 Tahun 2008 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu
5. KepDIRJENNomor 102 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Penghulu
6. PerMENPANNomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu
7. PerkaBKNNomor 6 Tahun 2020 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Penghulu
8. PerkaBKN Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PerkaBKN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu
9. PMANomor 11 Tahun 2020 tentang Penghitungan Kebutuhan Penghulu
10. PerDIRJENNomor 461 Tahun 2020 tentang Penetapan Komposisi Kebutuhan Jabatan FungsionalPenghulu.
11. PMA Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu

G.  PERATURAN UMUM

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
   
2. UU No. 9 Tahun 2015 tetang Perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Pergub. Daerah Istimewa Yogyakarta No. 25 Tahun 2019 ttg Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan
4. Perda Sleman No 1 Tahun 2020 ttg Perubahan Atas Perda No 11 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
   

H.  HIMPUNAN PERATURAN

1. HimpunanPeraturan Perundangan Bidang Perkawinan
2. Himpunan Peraturan Perundangan Bidang Perkawinan

I.   FATWA DAN TAUSHIYAH MUI

1. Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19
2. Fatwa MUI No. 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19
3. Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah untuk Mencegah Wabah Covid-19

Share: