STATUS ISTRI BERZINA DAN STATUS ANAKNYA[1]
Oleh: Eko Mardiono, S.Ag., MSI.[2]
PENDAHULUAN
Sepasang suami
istri telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Mereka sudah hidup
berumah tangga dalam beberapa tahun kemudian dan mereka sudah mempunyai anak.
Karena sesuatu hal kedua suami istri ini berselisih.
Suami pun pergi meninggalkan
rumah. Kepergian suami sampai saat ini sudah selama 2 (dua) tahun lebih. Selama
2 tahun lebih itu, satu kali pun suami tidak pernah pulang ke rumah menengok
istri dan anak-anaknya.
Istri
yang ditinggal suami sendirian di rumah menjalin hubungan gelap dengan seorang
laki-laki sampai hamil. Orang lak-laki yang menghamili istri orang ini ingin
bertanggung jawab dan ingin menikahi.
Istri ini pun mengajukan gugat cerai ke
Pengadilan Agama setempat dengan alasan suami telah meninggalkan istri 2 (dua)
tahun berturut-turut dan suami tidak memberi nafkah lebih dari 3 (tiga) bulan
lamanya. Suami dianggap telah melanggar sighat taklik talak.
Setelah dilangsungkan sidang gugat cerai di Pengadilan Agama
diputuslah perceraian bain sughra, cerai ba’da dukhul, dan dalam kondisi
hamil. Peristiwa ini pun menimbulkan beberapa permasalahan hukum yang harus
diberi jawaban.
RUMUSAN
MASALAH
Berdasarkan
deskripsi permasalahan di atas ada beberapa persoalan hukum yang dapat
dirumuskan, yaitu sebagai berikut.
Pertama: Apa masa idah janda bersuami yang hamil
dengan calon suaminya? Kedua: Bagaimana status anak dalam kandungan janda yang ditinggal
suaminya tersebut? Ketiga: Apabila anak yang dalam kandungan itu perempuan, siapa
wali nikahnya saat akan melangsungkan pernikahan?
KATEGORISASI ZINA
Dalam khazanah ilmu ada beberapa
kategori perzinaan. Kategorisasi ini dilakukan untuk
mengetahui status hukum akibat perzinaan itu beserta akibat hukumnya.
Paling tidak ada 3 (tiga)
kategorisasi zina. Yaitu: (1) Zina Mukhson dan Zina Ghairu Mukhson; (2) Anak
Zina dan Anak Lahir di Luar Nikah; (3) Zina Wanita Bersuami dan Zina Wanita
Lajang.
Zina
Muchson dan Zina Ghairu Mukhson
Dalam khazanah ilmu fiqh ada kategorisasi zina mukhson dan
zina ghairu mukhson. Zina mukhson adalah perzinaan yang dilakukan oleh orang
yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah berhubungan seksual
dengan pernikahan yang sah.
Sedangkan zina ghairu mukhson adalah perzinaan yang
dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat zina mukhson, yaitu perzinaan
antara seorang laki-laki bujang dan gadis.
Kategorisasi zina mukhson dan zina ghairu mukhson ini
dilakukan karena berbeda sanksi hukumannya. Apabila zina mukhson hukumnya berupa rajam, yaitu
dilontar dengan batu sampai mati.
Sedangkan zina ghairu mukhson hukumannya
berupa dera 100 (seratus) kali dan diasingkan ke luar negeri selama 1 (satu)
tahun.[3]
Anak
Zina dan Anak Lahir di Luar Kawin
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) di Indonesia
membedakan antara anak zina dan anak lahir di luar kawin.
Anak zina menurut KUH
Perdata adalah anak yang lahir dari hubungan yang salah satu atau kedua orang
tuanya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan pihak lain. Sedangkan
anak luar kawin adalah anak yang lahir dari orang tua yang keduanya tidak terikat
perkawinan dengan pihak lain.
Pembedaan anak zina dan anak lahir di luar kawin dilakukan
oleh KUH Perdata adalah karena keduanya mempunyai ketentuan dan konsekuensi
hukum yang berbeda.
Misalnya anak zina, aduan atau laporan perbuatan zina itu
ke pihak berwajib merupakan delik aduan oleh pasangannya. Anak zina tidak dapat
diakui oleh kedua orang tuanya.
Sementara itu, kalau anak di luar kawin dapat diakui oleh
orang tuanya, bahkan dapat disahkan oleh kedua orang tuanya. Menurut KUH
Perdata, anak lahir di luar kawin dapat disahkan sebagai anak sah dengan syarat
perkawinannya dilangsungkan menurut satu agama tertentu (Pasal 272 KUH Perdata)[4].
Sedangkan dalam Islam, anak hasil nikah siri yang dilangsungkan menurut hukum agama
Islam dapat menjadi anak sah lewat isbat nikah.
Zina
Wanita Bersuami dan Zina Wanita Lajang
Dalam khazanah ilmu agama Islam ada perbedaan hukum antara
anak zina hasil perzinaan yang dilakukan wanita yang bersuami dan wanita yang
tidak bersuami.
Anak hasil zina yang dilakukan oleh wanita yang tidak bersuami atau
lajang, maka status anak yang dilahirkan adalah anak seorang ibu dan ibunya
jika akan melangsungkan pernikahan tidak mempunyai masa iddah, tetapi tetap
menjalani masa istibra’ (masa membersihkan isi kandungan).
Sedangkan anak hasil zina wanita yang bersuami, anak dalam
kandungan tersebut adalah anak suaminya itu, bukan anak lelaki yang menzinai.
Hal ini sebagaimana Hadits dari Abdullah bin ‘Amru yang berbunyi:
قَامَ
رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فُلاَنًا ابْنِيْ عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ
فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ
دِعْوَةَ فِي اْلإِسْلاَمِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ. (رواه لأبو داود)
Artinya: “Seorang berdiri seraya berkata: “Wahai Rasulullah! Sungguh Si
Fulan ini adalah anak saya, saya telah menzinahi ibunya dizaman Jahiliyah.”
Maka Rasulullah ﷺ : “Tidak ada pengakuan anak
dalam Islam. Masa jahiliyah sudah hilang. Anak adalah milik suami wanita
(al-Firâsy) dan pezina mendapatkan kerugian.” (HR: Abu Daud).
Ijma’ Ulama, sebagaimana
disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam “al-Tamhid” (8/183),
apabila ada seorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian
melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya,
melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak
menafikan (tidak mengingkari) anak tersebut.[5]
وأجمعت الأمة
على ذلك نقلا عن نبيها صلى الله عليه وسلم وجعل رسول االله صلى الله عليه وسلم كل
ولد يولد على فراش لرجل لاحقا به على كل حال الا أنينفيه بلعان على حكم اللعان.
Artinya: “Umat telah Ijma’ (bersepakat)
tentang hal itu dengan dasar hadis Nabi SAW dan Rasul SAW menetapkan setiap
anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami
ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li’an.
Imam Ibnu Qudamah menyampaikan dalam Kitab
al-Muhgni (9/123) sebagai berikut:
وأجمعوا على أنه اذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه
Artinya: Para ulama bersepakat (Ijma’) atas anak yang
lahir dari ibu dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya),
maka tidak dinasabkan kepadanya.
STATUS HUKUM
Masa Iddah Janda Hamil
Masa idah janda hamil
adalah sampai melahirkan, baik cerai hidup atau cerai mati sebagaimana firman
Allah SWT:
وَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ
حَمْلَهُنَّۗ
Artinya: Adapun
perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka
melahirkan kandungannya (QS ath-Thalaq: 4).
Peraturan
perundangan di Indonesia menetapkan, apabila perkawinan putus sedang janda
tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan (Pasal
39 ayat (1.c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).[6]
Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia juga menetapkan, apabila perkawinan putus karena
perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan
sampai melahirkan (Pasal 153 ayat (2.c))[7]
Hukum dasar
masa idah janda hamil adalah sampai melahirkan. Selama tidak ada hal lain yang
mengecualikannya, maka hukum itulah yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Kaidah
Fiqh:
الَأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ مَا لَمْ يَكُنْ مَا يُغَيِّرُه [8]
Artinya: Hukum asal itu tetap dalam keadaan
tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya.
Hal lain yang dapat mengubah atau
mempengaruhi hukum dasar ini misalnya janda tinggal mati yang dalam keadaan
hamil, apakah masa idahnya sampai melahirkan ataukah selama 4 bulan 10 hari. Di
kalangan ulama terjadi ikhtilaf.
Status
Anak Zina Wanita Bersuami
Berdasarkan hadis dari Abdullah bin ‘Amru riwayat riwayat
Abu Dawud dan Ijma’ Ulama yang juga dirujuk oleh Majelis Ulama Indonesia dalam
fatwanya Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak
Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, maka status anak hasil zina wanita
bersuami ini adalah anak sah suami wanita bersuami yang berzina tersebut.
Nabi Muhammad SAW menegaskan:
الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ. (رواه لأبو داود)
“Anak adalah
milik suami wanita (al-Firâsy) dan pezina mendapatkan kerugian.”
(HR: Abu Daud)
Ijma’ Ulama:
كل ولد يولد على
فراش لرجل لاحقا به على كل حال الا أنينفيه بلعان على حكم اللعان.
Artinya: Setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya,
dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut
dengan li’an.
KUH Perdata memberikan batas waktu maksimal
setelah perceraian bagi anak yang dilahirkan sebagai anak sah. Apabila lahirnya
di bawah waktu maksimal itu maka anak tersebut sebagai anak sah.
Sebaliknya,
lahirnya setelah batas waktu maksimal itu maka anak tersebut bukan sebagai anak
sah. KUH Perdata menetapkan, Anak yang dilahirkan 300 (tiga ratus) hari setelah
perkawinan dibubarkan adalah tidak sah (Pasal 255).[9]
Keabsahan anak zina ini pun memenuhi cakupan
pengertian anak sah yang meliputi yang dilahirkan dalam atau akibat
perkawinan yang sah.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan,
anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah (pasal 42). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan,
anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat
perkawinan yang sah (Pasal 99a).[10]
KUH Perdata menerangkan, tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan
sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya (Pasal 250).[11]
Wali Nikah
Anak Zina Wanita Bersuami
Berdasarkan uraian di atas, maka anak hasil zina seorang wanita
bersuami adalah anak sah suami dari wanita bersuami yang berzina itu. Oleh
karena anak zina tersebut sebagai anak sah, maka anak tersebut berhak
mendapatkan hak-haknya sebagai anak sah.
Keabsahannya sebagai anak sah
menjadikan keabsahannya sebagai anak bernasab pada ayah sahnya, yaitu suami
dari ibunya yang melahirkan. Status hukum anak sah mengikuti status hukum ayah
sahnya. Kaidah Fiqh menyatakan:
التَّابِعُ لَا
يَفْرَدُ بِالْحُكْمِ[12]
Artinya: Pengikut itu tidak menyendiri di
dalam hukum.
Dengan demikian, wali nikah anak hasil zina
wanita bersuami adalah wali nasab, yaitu garis nasab suami dari wanita bersuami
yang berzina itu.
Kriteria wali nasab ini masuk ke persyaratan wali nasab,
yaitu laki-laki, Islam, baligh, dan berakal. Apabila satu wali nasab tidak
memenuhi syarat, maka kewaliannya berpindah ke wali nasab berikutnya.
KESIMPULAN
Masa idah wanita bersuami berzina yang hamil adalah sampai melahirkan. Sedangkan
anak hasil zina wanita yang bersuami adalah anak sah suami dari wanita yang
berzina itu kecuali ia mengingkari. Adapaun wali nikah anak hasil zina wanita
bersuami tersebut adalah wali nasab, yaitu wali nikah berdasarkan garis nasab
suami dari wanita bersuami yang berzina itu.
Demikian,
kajian hukum tentang status wanita bersuami berzina dan status anaknya. Semoga
bermanfaat, Wallahu a’lam bish-shawab.
[1] Didiskusikan pada Pertemuan APRI Cabang Kabupaten Sleman pada Rabu, 30 Oktober 2024 di RM Iwak
Kalen Jalan Mandungan Sidoagung, Godean,Sleman.
[2] Penghulu Ahli Madya Kantor Urusan Agama Prambanan
Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
[3] H. Sulaiman Rasjid, Fiqh
Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 20015), hlm 436. Baca juga:
Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), V: 48.
[4] Prof. R. Subekti,
S.H. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta:
PT Pradnya Paramita, 1992), hlm 57.
[5] Ijma’ Ulama ini juga
dijadikan salah satu dasar hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan Fatwa
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan
Terhadapnya.
[6] Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan
Perundang-undangan Perkawinan (Jakarta: tnp, 2021), hlm 294.
[7] Kementerian Agama RI,
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: tnp, 2020), hlm 75.
[8] Prof. H.A. Djazuli, Kaidah-kaidah
Fiki: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis
(Jakarta: Kencana Prenada Meddia Group, 2007), hlm. 49.
[9] Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, Kitab
Undang-undang…., hlm 54.
[10] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga
menetapkan, anak yang sah dapat dari hasil perbuatan suami istri yang sah di
luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut (Pasal 99b).
[11] Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, Kitab
Undang-undang…., hlm 53.